SOAL PKN KELAS
X
SEMESTER GASAL
2014 / 2015 kurikulum 2013
1. Hak asasi yang dimiliki setiap manusia pada dasarnya adalah...
a. Pemberian dari penguasa negara
b.
Pemberian
dari Tuhan Yang Maha Esa
c. Milik mutlak suatu negara
d. Milik bersama seluruh rakyat Indonesia
e. Pemberian dari orang tua
2. Hak yang paling mendasar dari semua hak manusia
adalah....
a.
Hak untuk hidup
b. Hak memperoleh keadilan
c. Hak atas rasa aman dan tentram
d. Hak untuk memilih
e. Hak untuk bebas beragama
3. Jaminan yang diberikan untuk memeluk agama dan
kepercayaan masing-masing, terdapat pada sila....
a.
Sila pertama
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila keempat
e. Sila kelima
4. Alasan pemerintah membentuk lembaga independen Komnas HAM ialah …
a. Demi kepentingan bangsa dan negara RI
b. Karena negara Indonesia berdasarkan HAM
c. Sudah ada perjuangan HAM sejak dahulu kala
d. Karena HAM merupakan hak manusia sejak lahir
e. Dalam rangka menegakkan persoalan HAM di
Indonesia
5. Dibawah ini tidak termasuk kasus pelangaran HAM yang terjadi yang terjadi di Indonesia adalah...
a. Peristiwa tanjung priok (1984)
b. Peristiwa Aceh ( 1990-1998)
c. Kasus terbunuhnya Marsinah (1993)
d. Tragedi Trisakti(1998)
e. Hukuman mati bagi teroris (2008)
6. Makna yang terkandung dalam Pasal 28 A UUD 1945 terkait dengan hak dasar manusia yaitu … .
a. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
b. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
d. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
e. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa
7. Hak menjadi warganegara, hak untuk memilih dan
dipilih, mendirikan partai politik, hal ini contoh hak dalam bidang....
a. Pribadi
b.
Politik
c. Ekonomi
d. Social budaya
e.
Hokum
8. Dibawah ini yang termasuk HAM dalam bidang pendidikan yaitu.....
a. Bebas memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah
b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
c. Siswa yang kurang mampu mendapatkan beasiswa
d. Bebas menggunakan fasilitas umum yang ada
e. Keinginan untuk maju didalam pendidikan
9. Berikut ini yang tidak termasuk contoh HAM dibidang politik
adalah...
a. Mendirikan ormas
b. Mendirikan parpol
c. Memilih dan dipilih dalam pemilu
d. Mendirikan tempat ibadah
e. Ikut serta dalam pemerintah
10.
Perbuatan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh
atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama,
kategori kejahatan…
a.
Rasialis
b.
Apartheid
c.
Aneksasi
d.
Kemanusiaan
e. Genosida
11.
Contoh perbuatan menghormati HAM dalam pergaulan sehari-hari yaitu...
a.
Selalu memenuhi keinginan orang tua
b.
Mengalah kepada yang lebih tua
c.
Menghargai pendapat oarang lain
d.
Ulet dan rajin dalam setiap kegiatan
e.
Mengikuti arisan dilingkungan tempat tinggal
12.
Contoh perbuatan yang bertentangan dengan HAM dalam berbangsa dan bernegara
adalah..
a.
Hakim memutuskan perkara berdasarkan barang bukti
b.
Pemerintah melarang warganya menyampaiakan kritik
c.
Polisi memberi surat tilang kepada pengemudi yang tidak berhelm
d.
Adanya perbedaan pendapat dengan pemerintah
e.
Hak untuk berdemonstrasi dibiarkan oleh para petugas
13. Berikut ini yang bukan merupakan
hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia adalah.....
a. Penderitaan,kesengsaraan dan kesenjangan
b.
Penghormatan
dan perlindungan HAM
c. Penculikan, penganiayaan manusia
d. Kecurigaan pada aparat negara
e. Perilaku yang tidak adil
14.
Dibawah ini adalah Menteri Hukum dan HAM pada pemerintahan Presiden Joko
Widodo…
a.
Tjahjo Kumolo
b.
Yasona
H Laoly
c. Bambang Brodjonegoro
d. Anies Baswedan
e. Lukman Hakim Saifudin
15. Pembukaan UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal...
a. 29 April 1945
b. 29 Mei 1945
c. 10 Juli 1945
d. 17 Juli 1945
e. 18 Agustus 1945
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah
oleh siapa pun termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum, karena dengan mengubah
isi Pembukaan pada dasarnya ...
a. Pembubaran Negara Proklamasi
b. Pengkhianatan terhadap negara
c. Pengingkaran terhadap dasar negara
d. Pengingkaran terhadap negara dan bangsa
e. Pembubaran terhadap perjanjian luhur bangsa
17. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke
empat adalah …
a. Susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI
b. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
c. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
d. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
e. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
18. Alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan dalil
objektif, artinya …
a. Momentum perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
b. Kemerdekaan Indonesia merupakan tujuan akhir dari perjuangan bangsa
c. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
d. Penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan
e. Aspirasi bangsa Indonesia didalam membebaskan diri dari penjajah
19. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang
bersatu,bedaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini
tercantum dalam.....
a.
Alinea
II Pembukaan UUD 1945
b. Alinea IV Pembukaan UUD 1945
c. Alinea I Pembukaan UUD 1945
d. Alinea III Pembukaan UUD 1945
e. Tap MPR No.IV / MPR / 1999
20. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri bebas
dan aktif, bebas artinya...
a. Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah – masalah
internasional
b. Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap pemerintah negara
lain
c. Memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia secara aktif
d. Memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia menrut aturan
e. Melimpahkan semua persoalan kepada negara masing-masing
21. Salah satu contoh sikap positif dilingkungan bangsa dan negara
sebagai bentuk pengamalan nilai dan norma yang terkandung dalam pembukaan UUD
1945 adalah...
a. Menyampaiakan pendapat dengan cara sesuka hati
b. Memiliki SIM meski belum berusia 17 tahun
c. Menerobos lampu merah saat jalanan sepi
d. Membayar pajak jika sudah menjadi wajib pajak
e. Memilih untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilu
22. Istilah bentuk negara dipakai untuk kerajaan dan
republik serta ada pula yang dipakai untuk negara kesatuan dan negara federal
atau serikat. Istilah bentuk Negara berasal dari bahasa belanda yaitu…
a. Staatsleer
b.
Staatvormen
c. Staatcitizinsip
d. gouvernement
e. Algemene
23. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan
ini secara tegas tertuang di UUD 45....
a.
Pasal 1 ayat 1
b. Pasal 1 ayat 2
c. Pasal 1 ayat 3
d. Pasal 2 ayat 1
e. Pasal 2 ayat 2
24.
Negara kesatuan
memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Yang tidak termasuk kelebihan
Negara kesatuan adalah…
a. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana.
b. Bagi negara Indonesia, yang tingkat pendidikan
masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli
dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan
oleh pemeritah pusat.
c. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan
kemajuan antardaerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan
anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya.
d.
Membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur
organisasi sendiri
e. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme
25. Negara federasi atau serikat adalah negara bersusunan
jamak, dibawah ini tidak termasuk karakteristik Negara federasi (serikat)
adalah….
a.
Terdiri atas beberapa
negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
b.
Negara-negara bagian boleh
memiliki konstitusi sendiri
c.
Dapat melakukan hubungan internasional sendiri
d.
Memiliki kepala negara
sendiri,
e.
Memiliki parlemen
sendiri
26. Bentuk pemerintah dimana jabatan kepala negaranya di
isi melalui system pewarisan adalah…
a. Demokrasi
b. Otokrasi
c. Republic
d.
Monarki
e. Aristokrasi
27. Prinsip rangkap jabatan terdapat dalam system pemerintahan....
a.
Parlementer
b. Presidensil
c. Monarki absolut
d. Republik absolut
e. Monarki Konstitusional
28.
Beberapa ciri dari
Sistem Pemerintahan Presidensial Republik Indonesia dibawah ini yang tidak
termasuk ciri-cirinya adalah….
a. Presiden hanya sebagai
kepala pemerintahan negara Indonesia
b.
Presiden sewaktu-waktu
dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan
mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
c.
Presiden dalam
mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
Contohnya, dalam pengangkatan Duta Besar, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI
dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
d.
Presiden dalam
mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mendapat pertimbangan dan/atau
persetujuan DPR. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar,
tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi.
e.
Parlemen diberi
kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).
29. Di bawah ini merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahn presidensial adalah.....
a. Belanda
b. Jepang
c. India
d. Italia
e. Amerika Serikat
30.
Di dalam Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk
Undang-undang adalah…
a.
Presiden
b.
MK, MA
c. DPR
d.
DPD
e.
MPR
31.
Hak DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan adalah….
a.
Hak Buget
b. Hak Angket
c.
Hak berpendapat
d.
Hak supervise
e.
Hak Impeachment
32.
Lembaga negara yang
diberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden atas usulan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam masa jabatannya (UUD 1945 pasal 7B) adalah….
a.
Presiden
b.
MK, MA
c.
DPR
d.
DPD
e. MPR
33.
Di negara Republik
Indonesia kekuasaan yudikatif dijalankan oleh….
a.
Presiden
b. MK, MA
c.
DPR
d.
DPD
e.
MPR
34.
Negara Indonesia adalah
Negara hukum (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) berarti semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Ini
merupakan sifat…
a.
Sifat Memaksa
b.
Sifat hukum
c.
Sifat Monopoli
d.
Sifat UUD 1945
e. Sifat Mencakup Semua
35.
Kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan
sudah berganti. Ini merupakan arti dari sifat pokok hakikat
kedauatan menurut Jean Bodin yaitu…
a.
Asli
b.
Permanen
c.
Tunggal (bulat)
d.
Tidak Terbatas (absolut),
36.
Pemerintah memiliki
wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan bentuk kekuatan
Negara…
a.
Wewenang tertinggi
b.
Wewenang Negara
c.
Kedaulatan ke keluar
d. Kedaulatan ke dalam
e.
Kedaulatan ke dalam dan
keluar
37.
Dasar Penyelenggaraan dan Asas luber jurdil dalam pemilihan umum di
Indonesia tercantum dalam UUD 1945…
a.
Pasal 22C
b.
Pasal 22E
c.
Pasal 22F
d.
Pasal 22G
e.
Pasal 22H
38.
Pemilihan umum di
Indonesia dilaksanakan secara langsung di mana rakyat secara langsung memilih
wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat, adapun penyelenggara pemilihan umum ditingkat Desa
adalah….
a.
KPU Pusat
b.
KPU Daerah
c.
PPK
d.
PPS
e.
KPPS
39.
Maulana warga Jepara pada tanggal 9 Juli 2014 dengan semangat datang sendiri
ke Tempat Pemungutan Suara untuk memilih Presiden dan wakil presiden. ini menunjuk
pada asas….
a.
Langsung
b.
Umum
c.
Bebas
d.
Rahasia
e.
Jujur dan adil
40.
Penyerahan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi
urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya
dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan pengertian dari…
a.
Desentralisasi
b.
Sentralisasi
c.
Otonomi daerah
d.
Pembantuan
e.
Terpusat
41. Pengaturan
kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi
urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya
dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan pengertian dari…
a.
Desentralisasi
b. Sentralisasi
c.
Otonomi
daerah
d.
Pembantuan
e.
Terpusat
42.
Di
bawah ini tidak termasuk kelemahan system desentralisasi adalah
sebagai berikut.
a.
Struktur organisasi yang dide-sentralisasikan
merupakan pende-legasian wewenang dan mempe-ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat
struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya
koordinasi.
c. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam
kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
d. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham
kedaerahan.
e. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama
karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
43.
Hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Merupakan pengertian dari
a.
Desentralisasi
b.
Sentralisasi
c. Otonomi daerah
d.
Pembantuan
e.
Terpusat
44.
Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal….
a.
Pasal 18 Ayat 1
b. Pasal 18 Ayat 2
c.
Pasal 18 Ayat 3
d.
Pasal 19 Ayat 1
e.
Pasal 19 Ayat 2
45.
Dibawah ini adalah
undang-undang terbaru atas perubahan aturan mengenai otonomi daerah adalah…
a. UU No 32 Tahun 2004
b. UU No 32 Tahun 2005
c. UU No 12 Tahun 2007
d.
UU No 12 Tahun 2008
e. UU No 12 Tahun 2009
46.
Dibawah ini yang tidak
termasuk prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah…
a.
Prinsip Kesatuan
b.
Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
c.
Prinsip Penyebaran
d.
Prinsip Keserasian
e.
Prinsip Menyelesaiakan tugas
47.
Nama Menteri Dalam
Negeri dalam Kabinet kerja Presiden Joko Widodo adalah…
a. Tjahjo Kumolo
b.
Retno Lestari
Priansari Marsudi
c.
Bambang
Brodjonegoro
d.
Anies Baswedan
e. Lukman Hakim Saifudin
48.
Dibawah ini yang tidak
termasuk daerah otonomi khusus adalah sebagai berikut…
a. Nanggroe Aceh
Darussalam
b. Yogyakarta
c. Jakarta
d. Papua
e.
Jawa tengah
49.
Beberapa urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah pusat meliputi beberapa hal. Dibawah ini yang
tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut….
a. Perencanaan dan
pengendalian pembangunan
b.
Perencanaan nasional
dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
c.
Sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara.
d.
Pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia.
e.
Pendayagunaan sumber
daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
50.
Perhatikan peryataan
dibawah ini
(1) Politik luar negeri
(2) Perencanaan pembangunan
(3) Pelayanan bidang kesehatan
(4) Keamanan
(5) Penyelenggaraan pendidikan
Dari peryataan diatas, yang termasuk urusan pemerintah daerah
ditunjuukan pada nomor….
a.
(1), (2), dan (3)
b.
(1), (3), dan (4)
c.
(2), (3), dan (4)
d. (2), (3), dan (5)
e.
(3), (4), dan (5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar