INDIKATOR MATERI PKN KURIKULUM 2006 - 1516

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PPKn

MGMP PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

KKMA 02 KABUPATEN JEPARA

 

Hal ; PEMBRITAHUAN

Kepada Bapak/Ibu Guru pengampu mata pelajaran PKN dapat men-downlod pemetaan materi kurikulum 2006 semester gasal dan genap sebagai acuan dalam mengajar maupun dalam penyusunan soal MID dan SEMESTER....download clik kata gasal dan genap Kelas X--gasal--genap -- Kelas XI--gasal--genap-- dan Kelas XII gasal--genap

keterangan ; pemetaan materi tersebut sesuai dengan silabus dan dapat di tambah atau kurangi saat penyusunan soal, jadi setiap MID atau SEMESTER lingkup materi pada pemetaan tersebut dapat berubah sesuai dengan soal yang dibuat...lihat pemetaan materi semester gasal 1516 dibawah ini.

terimakasih

ttd

sekretaris MGMP

INDIKATOR MATERI

MATA PELAJARAN PPKN KELAS X KURIKULUM 2006

SEMESTER SATU/GASAL

No SK	Kompetensi Dasar	Indikator	Lingkup Materi/Contoh Pertanyaan
1	1.1  Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara	·   Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ·   Menganalisis  pengertian bangsa ·   Menganalisis  unsur-unsur  terbentuknya Negara	Bangsa dan negara ·   Hakikat manusia sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial ·   Hakikat bangsa dalam arti politik ·   Unsur-unsur terbentuknya negara -      Rakyat -      Wilayah..laut territorial, ZEE -      Pemerintah yang berdaulat -      Pengakuan dari negara lain
	1.2  Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan	·   Menganalisis  pengertian Negara ·   Mendeskripsikan asal mula terjdinya negara ·   Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara ·   Menganalisis  bentuk-bentuk kenegaraan	Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan ·   Hakikat negara - kekuasaan negara ·   Asal mula terjadinya Negara – teori ketuahanan/hokum alam ·   Bentuk - bentuk kenegaraan – protektorat, uni, koloni, perwalian
	1.3  Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI	·   Menguraikan pengertian dan fungsi negara ·   Membandingkan berbagai teori tujuan Negara ·   Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	·   Pengertian NKRI sesuai dengan UU yang berlaku - pasal 1 ayat 1 UUD ·   Tujuan NKRI yang terdapat  dalam pembukaan UUD 1945
	1.4  Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	·   Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan ·   Mendeskripsi macam- macam nasionalisme ·   Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia	·   Semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme) -      Makna nasio-nalisme -      Makna patriotisme ·   Tata cara penerapan patriotisme dalam kehidupan pahami contoh - contoh ·   Fungsi negara montesqueu, pahami sistem sentralisi dan desentralisasi
2	2.1  Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional	·   Mendeskripsikan pengertian hukum ·   Menentukan macam-macam penggolongan Hukum ·   Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional	Sistem hukum dan lembaga peradilan ·   Pengertian hukum – pahami tujuan hukum, unsur2 hukum ·   Tata hukum Indonesia – tata urutan hukum indonesia ·   Penggolongan hukum – berdasar isinya dipahami ·   Sumber hukum - hukum publik, hk material ·   Lembaga- lembaga peradilan
	2.2  Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan	·   Menguraikan perangkat lembaga peradilan ·   Menganalisis macam-macam lembaga peradilan ·   Menganalisis peranan lembaga peradilan	Lembaga Peradilan ·   Perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan ·   Klasifikasi lembaga peradilan ·   Tingkatan lembaga peradilan
	2.3  Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku	·   Menunjukkan contoh sikap taat terhadap  hukum ·   Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentang dengan hukum ·   Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku	Sikap yang sesuai dengan hukum ·   Perbuatan-2 yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum ·   Contoh perbuatan yg melanggar hukum beserta sanksinya
	2.4  Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia	·   Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi ·   Menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi ·   Menunjukkan contoh macam-macam tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi	Pemberantasan korupsi ·   Dasar hukum pemberantas korupsi – UU korupsi – hari anti korupsi sedunia ·   Klasifikasi perbuatan korupsi ·   Kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi
	2.5  Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia	·   Menunjukkan contoh sikap anti korupsi ·   Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi ·   Manampilkan sikap anti korupsi	Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ·   Macam- macam Gerakan atau organisasi anti korupsi - pahami LSM dan lembaga anti korupsi ·   Contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi ·   Sikap diri anti korupsi
3	3.1      Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM	·   Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM yang dilakukan pemerintah ·   Menentukan instumen HAM nasional ·   Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM yg dilakukan oleh indivdu dan masyarakat	pemjuan, pghormtn, dan pngakan  HAM ·   Pengertian dan macam- macam HAM – hak asasi pendidikan, hak asas pribadi ·   Upaya pemerintah dalam menegakan HAM – pahami deklarasi of human ringh 10 desember 1948 – pahami hak yang diatur dalam pasal 27 DAN 28 UUD ·   dasar hukum yang mengatur HAM – UU HAM ·   Peran masyarakat dlm menegakan HAM
	3.2      Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan   HAM di Indonesia	·   Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM ·   Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran  HAM ·   Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM di Indonesia	peran serta dalam penegakan   HAM di Indonesia ·   Proses pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM ·   Pelanggaran HAM dan penangganan kasus pelanggaran HAM – pahami LSM ham –kontras dll ·   contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan  HAM di Indonesia
	3.3      Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional  HAM	·   Mendeskripsikan instrumen HAM internasional ·   Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional ·   Mendeskripsikan peradilan HAM internasional	instrumen hukum dan peradilan internasional  HAM ·   Instrumen HAM Internasional ·   Kasus –kasus pelanggaran HAM internasional – kejahatan berat genosida ·   Pahami Contoh2 pelanggaran HAM di Indonesia dan dunia

INDIKATOR MATERI

MATA PELAJARAN PPKN KELAS XI  KURIKULUM 2006

SEMESTER SATU/GASAL

No SK	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Lingkup Materi/Contoh Pertanyaan
1	1.1  Mendeskripsikan pengertian budaya politik	·         Pengertian budaya politik ·         Komponen budaya politik menurut Almond dan Powell ·           Faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya (Pendidikan,Budaya ) ·           Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat	Budaya Politik Pengertian budaya politik Secara etimologi
	1.2  Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia	·           Tipe-tipe budaya politik Parokial,Subjek,dan Partisipatif ·           Mendeskripsikan tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia menurut para ahli ·           Menyimpulkan dampak perkembangan tipe politik sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku	Tipe-tipe budaya politik Pahami lagi budaya Parokial, kaula, patisipan
	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi   pengembangan budaya politik	·           Mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran politik mengidentifikasikan fungsi partai politik ·           Menguraikan mekanisme sosialisasi budaya politik	Sosialisasi budaya politik Maksud dari lobbying
	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	·           Memberikan contoh budaya politik parokial, kaula dan partisipan usahakan contoh yang sedang terjadi/update ·           Menunjukkan budaya politik yang bertentangan dengan semangat  pembangunan politik bangsa ·           Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ·           Menunjukkan contoh budaya politik partisipasi siswa di sekolah	budaya politik partisipan o  Bentuk- bentuk budaya politik partisipan o  Contoh perilaku berperan aktif dalam politik yang berkembang di masyarakat
2	2.1  Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi	·           Menjelaskan perbedaan antara demokrasi leberal, komunis dan demokrasi Pancasila ·           Mendeskripsikan prinsip- prinsip demokrasi ·           Menjelaskan makna budaya demokrasi ·           Menjelaskan  tentang prinsip budaya politik	pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Unsur-unsur budaya politik ‘’Bambang suteng’
	2.2  Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani	·           Mendeskripsikan pengertian masyarakat madani ·           Mengidentifikasikan ciri- ciri masyarakat madani ·           Menjelaskan  proses menuju masyarakat madani ala Indonesia ·           Menguraikan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani ·           Menjelaskan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani ala Indonesia	Masyarakat madani  o  Pengertian masyarakat madani (civil society), Ciri-ciri masyarakat madani, Proses menuju masyarakat madani ala Indonesia o  undang-undang tentang HAM UU No. 39 Tahun 1999
	2.3  Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi	·           Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila ·           Membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orla,orba dan orde reformasi ·           Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orla, orba maupun orde reformasi ·           Mengidentifikasikan pelaksanaan pemilu pada masa orba dan reformasi ·           Mendemostrasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerahnya	Demokrasi di Indonesia o  Prinsip- prinsip demokrasi Pancasila o  Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi o Pemilihan Umum (Pemilu) -  Pengertian Pemilu -  tujuan pemilu -  Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pemilihan umum, pahami pemilu pd masa orde baru sebnayak 6 kali -  Pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah dilakukan pemilu pada 7 Juni 1999 -    -  Pahami menurut Pamuji ttg demokrasi pancasila -  ciri-ciri pemilu demokrasi menurut Austin Ranney
	2.4  Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari	·           Mengidentifikasi perilaku budaya demokrasi ·           Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat	o Perilaku yang mendukung terhadap tegaknya prinsip- prinsip demokrasi o Pemerintahan pada masa orde baru dimulai 11 maret 1966 – 21 Mei 1998 o dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berarti menjadi demokrasi terpimpin
3	3.1   Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan  keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	·           Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan ·           Mengidentifikasikan macam-macam keadilan ·           Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ·           Mengidentifikasikan /menyebutkan ciri-ciri keterbukaan ·           Memberikan contoh penyelenggaran pemerintahan yang transparan	Keterbukaan dan keadilan o  Pengertian keterbukaan dan keadilan o  Macam-macam keadilan, vindiktif o  Pahami Masyarakat Transparasi Indonesia ( MTI) prinsip-prinsip good governance
	3.2   Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transpara	·           Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan ·           Mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan ·           Menyimpulkan / contoh dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan	Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan o  Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan- korupsi politik dan paling buruk adalah korupsi –pemerintahan otoritriter o  Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan- pahami asas keterbukaan
	3.3  Menunjukkan sikap keterbukaan dan   keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	·           Mengidentifikasi sikap keterbukaan dan keadilan ·           Memberikan contoh sikap keterbukaan dan keadilan di lingkungan sekolah, dan masyarakat ·           Memberikan contoh/penilaian tentang sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Sikap keterbukaan dan keadilan o  Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan o   sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

INDIKATOR MATERI

MATA PELAJARAN PPKN KELAS XII  KURIKULUM 2006

SEMESTER SATU/GASAL

No SK	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Lingkup Materi/Contoh Pertanyaan
1	1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka	·     Mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara ·     Menguraikan fungsi Pancasila ·     Mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara ·     Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup ·     Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka	Pancasila sebagai ideologi terbuka ·     Pengertian idiologi ·     Rumusan pancasila- sidang BPUPKI 1 dan 2, Majapahit telah digunakan oleh Empu Prapanca, pengesahan pancasila sbg dsar Negara, panitia sembilan ·     Fungsi Pancasila ·     Pancasila sebagai dasar negara ·     INPRES No 12/1968 menegaskan tetang sistematika pancasila ·     Pahami idiologi tertutup dan terbuka - ciri ajaran komunisme
	1.2  Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan	·     Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai. ·     Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan	Nilai-nilai Pancasila ·     Pancasila sebagai sumber nilai Pengertian nilai – dimensi flesibilitas, realitas, pahami nilai intrumental nilai praksis ·     Pancasila sebagai paradigma pembangunan -  pengertian dan pahami emansipasi bangsa
	1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka	·     Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila ·     Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka.	·     Perilaku yang sesuai nilai- nilai Pancasila ·     Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideology terbuka
2	2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara	·     Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di berbagai Negara ·     Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer ·     Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer	Sistem pemerintahan – pahami pengretian sistem-pahami bentuk2 pemeritahan/bentuk negara – pahami pasal 1ayat 1 UUD1945 ·     Sistem pemerintah-an Presidensial dan Parlementer – induk system pemerintahan parlementer presidenseial—negara2 penganut system tersebut ·     Ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer dan Presidensial.
	2.2  Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia	·     Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia menurut UUD 1945. ·     Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dengan sesudah perubahan	sistem pemerintahan Negara Indonesia ·     System pemerintahan menurut UUD 1945 awal kemerdekaan Lembaga yang memegang kekuasaan Legislatif pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 ·     Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 setelah adanya perubahan— pahami sistem chek and banlace – pahami Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, ·     Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan agar tercipta good governance dapat dilaksanakan oleh seluruh wargannegara Indonesia baik sebagai individu maupun LSM/organisasi
	2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di  Indonesia dengan negara lain	·     Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia ·     membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain	Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia ·     Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia – pahami sistem sentralisasi dan desentralisasi -  dalam sistem presidensial presiden berkewajiban menyusun kabinet  dengan hak preogratif – pahami hak DPR-isiatif, baget dll ·     Kekurangan sistem pemerintahan Indonesia ·     Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain- pahami otonomi daerah ·     Pelaksanaan system check and balances di Indonesia, Presiden mempunyai wewenang mencalonkan 3 hakim Konstitusi