Soal Latihan PAS Ganjil PPKN Kelas XI. Kur 2013

Cobalah mengerjakan latihan soal PPKN kelas XI ini dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri menghadapi Ujian Semester Ganjil.

1. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa HAM bersifat…
A. Hakiki
B. Universal
C. Diskriminatif
D. Tidak dapat dicabut
E. Tidak dapat dibagi

2. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ….
A. Omear Seno Aji
B. G.J Wollhor
C. Miriam Budiardjo
D. Pasal 28 A UUD 1945
E. UU No. 39 Tahun 1999

3. Bentuk dukungan warga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia adalah…
A. Ikut menyelidiki berbagai kasus HAM
B. Membantu polisi menangkap penjahat
C. Melaksanakan instrumen hukum HAM
D. Menjadi pengacara di pengadilan
E. Mendaftarkan diri menjadi anggota KOMNAS HAM

4. Nilai yang merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, merupakan makna dari….
A. Nilai hakiki
B. Nilai dasar
C. Nilai praksis
D. Nilai universal
E. Nilai instrumental

5. Terdapat Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini merupakan contoh dari …
A. Nilai praksis
B. Nilai hakiki
C. Nilai dasar
D. Nilai instrumental
E. Nilai universal

6. Perhatikan sebab - sebab terjadinya pelanggran HAM dibawah ini.
1) Rendahnya partisipasi masyarakat
2) Tingkat pelaksanaan hukum yang maksimal
3) Rendahnya kesadaran manusia
4) Rendahnya kesadaran ketaatan hukum
5) Tingkat pengetahuan tentang HAM yang rendah

Dari data diatas secara umum mana yang menunjukkan sebab terjadinya pelanggaran HAM ….
A. 1), 2) dan 3)
B. 2), 3) dan 4)
C. 1), 2) dan 5)
D. 2), 3) dan 5)
E. 3), 4) dan 5)

7. Berikut ini yang bukan faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah…
A. Rendahnya kesadaran HAM
B. Ketegasan aparat penegak hukum
C. Kurangnya sikap toleran
D. Sikap egois yang tinggi
E. Mementingkan kepentingan diri sendiri

8. Pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan, merupakan pengertian dari...
A. Penyiksaan
B. Diskriminasi
C. Penganiayaan
D. Kejahatan Genosida
E. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

9. Perhatikan upaya-upaya yang dilakuknan pemerintah dalam penegakkan HAM.
1) Pembentukan Pengadilan HAM
2) Pembentukan Komisi pelanggaran HAM
3) Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
4) Pembentukan Instrumen HAM
5) Pembentukan aktivis HAM

Mana yang menunjukkan upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 3), 4) dan 5)
C. 1), 3) dan 4)
D. 2), 3) dan 4)
E. 2), 3) dan 5)

10. Akhir-akhir ini korupsi semakin merajalela di negara kita. Tindakan korupsi sebenarnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang memahami pentingnya HAM. Oleh karena itu, pentingnya upaya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM dilaksanakan dalam rangka…
A. Menjaga supremasi hukum dan ketertiban masyarakat
B. Mendukung kelompok minoritas yang berkuasa
C. Mengajukan draf kebijakan yang berkaitan dengan HAM
D. Mencegah perlakuan diskriminatif
E. Melindungi kelompok mayoritas

11. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM namun pelanggaran HAM tetap selalu ada. Berikut yang termasuk jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan, yaitu ….
A. Pengusiran penduduk secara paksa
B. Penyiksaan terhadap balita
C. Pembunuhan seseorang
D. Pencemaran nama baik
E. Pembunuhan massal

12. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”’ yang artinya….
A. Kekuasaan negara
B. Kekuasaan pemerintah
C. Pemerintahan rakyat
D. Pemerintahan berdaulat
E. Pemerintahan dalam arti luas

13. Perhatikan hal-hal di bawah ini
1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum ( rakyat )
2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3) Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
4) Kekuasaan mayoritas
5) Tirani minoritas

Pemerintahan yang baik adalah yang demokratis. Adapun Ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis ditujukan oleh nomor..
A. 1), 2), dan 3)
B. 2), 3), dan 4)
C. 3), 4), dan 5)
D. 1), 3), dan 4)
E. 2), 3), dan 5)

14. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup ….
A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan
B. Tingkat perbedaan tertentu diantara warga negara
C. Tidak adanya kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara
D. Penegakan hukum yang sepihak
E. Pemilu yang bersifat tertutup

15. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari ….
A. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1
B. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2
C. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3
D. Wakil Presiden No. X
E. Undang-Undang No. 7 Tahun 1953

16. Berikut ini yang bukan prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B.Mayo adalah…
A. Menjamin tegaknya keadilan
B. Menolak adanya demokrasi
C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan
D. Membatasi pemakaian kekerasan
E. Mengakui dan menganggap wajarnya keanekaragaman

17. Demokrasi akan terbangun dengan baik jika nilai-nilai demokrasi bisa diterapkan. Berikut ini yang bukan merupakan wujud dari nilai demokrasi adalah…
A. Kesediaan untuk menerima kritik dan mawas diri
B. Adanya jaminan kebebasan berorganisasi bagi warga
C. Bebas sebebas-bebasnya dalam berpendapat
D. Bersikap toleran terhadap perbedaan dan kemajuan
E. Keterbukaan dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat

18. Indonesia memilih untuk menerapkan demokrasi Pancasila dibanding liberal maupun komunis karena…
A. Merasa ideologi lain tidak bisa sesuai dengan rakyat Indonesia
B. Mengambil jalan tengah, tidak terlalu ekstrim dibanding ideologi yang lain
C. Lebih berwibawa jika tidak hanya ikut ideologi yang sudah ada
D. Demokrasi Pancasila adalah penemuan yang patut dibanggakan
E. Pancasila adalah ideologi terbaik dibanding ideologi lainnya

19. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan....
A. persamaan pendapat dan oposisi yang bersifat liberal
B. kepentingan masyarakat dan kebebasan individu
C. kebebasan parpol dan pembatasan parpol
D. sistem banyak partai dan sistem dua partai
E. sistem presidensial dan sistem parlementer

20. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai moral demokrasi yang bersumber dari…
A. Tuhan
B. Pancasila
C. Masyarakat
D. Pemimpin
E. Pemerintah

21. keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan merupakan cita-cita…
A. Keadilan
B. Ketuhanan
C. Kerakyatan
D. Permusyawaratan
E. Hikmat kebijaksanaan

22. Dasar pengembangan demokrasi parlementer atau liberal ditandai dengan…
A. Terbentuknya desentralisasi daerah
B. Terpilihnya Soekarno
C. Terpilihnya gus dur
D. Terbentuknya kabinet Syahrir
E. Terpilihnya Soeharto

23. Dalam sejarah perkembangan penerapan demokrasi di Indonesia, Indonesia mengalami fase yang begitu banyak dengan demokrasi yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan…
A. Demokrasi Indonesia terus tumbuh dan berkembang
B. Demokrasi Indonesia cenderung setengah-setengah dalam pelaksanaannya
C. Demokrasi Indonesia telah mapan karena telah mencoba banyak system
D. Indonesia tidak memiliki pendirian yang mantap dalam berdemokrasi
E. Indonesia patut mencoba banyak sistem agar tahu bagaimana rasanya

24. Pada masa Orde baru, pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai politik melalui indoktrinasi, akan tetapi cara ini tidak tepat untuk ditanamkan pada warga masyarakat karena…
A. Terkesan adanya unsur paksaan
B. Tidak sesuai dengan keinginan warga negara
C. Memecah persatuan
D. Terbatasnya peran partai politik
E. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik

25. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Hal tersebut merupakan gambaran pelaksanaan demokrasi pada ....
A. Periode 1945 - 1949
B. Periode 1949 - 1959
C. Periode 1959 - 1965
D. Periode 1965 - 1998
E. Periode 1998 – sekarang

26. Berikut ini yang termasuk penyebab kegagalan masa Orde baru adalah…
A. Kebebasan pers yang luas dan tidak ada pencabutan SIUUP (Surat izin usaha penerbitan pers)
B. Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik
C. Pengekangan hak-hak asasi warga negara dibidang politik
D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan peradilan yan bebas
E. Dominasi Presiden dalam penyelengaraan pemerintah

27. Berikut ini yang termasuk penyebab kegagalan pada masa demokrasi parlementer adalah…
A. Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik
B. Terbatasnya peran partai politik
C. Pengekangan hak-hak asasi warga negara dibidang politik
D. Landasan sosial ekonomi rakyat masih rendah
E. Dominasi Presiden dalam penyelengaraan pemerintah

28. Masa transisi demokrasi menuju masa reformasi ditandai dengan pengangkatan….menjadi presiden
A. Soeharto
B. KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur)
C. BJ Habibi
D. Megawati Soekarno Putri
E. Joko widodo

29. Yang bukan perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah…
A. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
B. Menjunjung tinggi kesetaraan
C. Memaksakan pendapat dalam pengambilan keputusan
D. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
E. Menumbuhkan sikap yang baik dan adil

30. Contoh penerapan budaya demokrasi yang bisa ditunjukkan dilingkungan sekolah adalah…
A. Aktif mengikuti kegiatan pramuka
B. Enggan mengikuti diskusi kelas
C. Memaksakan kehendak
D. Mencari teman yang kaya
E. berbuat adil pada diri sendiri

31. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagian dan kebenaran dan menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat, pernyataan ini menunjukkan ....
A. Manfaat hukum
B. Tugas hukum
C. Tujuan hukum
D. Karakteristik hukum
E. Fungsi hukum

32. Hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat, merupakan pengertian hukum menurut…
A. Dr. Soejono Soekanto, S.H., M.A
B. Drs. E Utrecht, S.H
C. Van Kant
D. Imanuel Kant
E. Austin

33. Sikap yang secara internal menunjukan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku didalam masyarakat adalah pengertian dari ....
A. Sikap terbuka
B. Sikap jujur
C. Sikap tegas
D. Sikap objektif/rasional
E. Sikap tertutup

34. Perhatikan penggolongan hukum di bawah ini.
1) Ius Constitutum (hukum positif)
2) Ius Constituendum (hukum negatif),

Berdasarkan pembagian diatas menunjukkan penggolangan hukum berdasarkan....
A. Bentuknya
B. Sumbernya
C. Cara mempertahankanya
D. Tempat berlakunya
E. Waktu berlakunya

35. Perhatikan penggolongan hukum di bawah ini.
1) Hukum nasional
2) Hukum internasional
3) Hukum asing
4) Hukum gereja

Berdasarkan pembagian diatas menunjukkan penggolangan hukum berdasarkan....
A. Bentuknya
B. Sumbernya
C. Cara mempertahankanya
D. Tempat berlakunya
E. Waktu berlakunya

36. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3) Peraturan itu bersifat memaksa
4) Adanya perintah dan larangan
5) Perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang
6) Pelanggarnya dapat diberi sanksi

Pernyataan di atas yang termasuk unsur-unsur hukum adalah nomor…
A. 1), 2), 3)
B. 2), 3), 4)
C. 3), 4), 5)
D. 4), 5), 6)
E. 1), 5), 6)

37. Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam perkara yang sama disebut hukum…
A. Undang-undang
B. Kebiasaan
C. Yurisprudensi
D. Trakat
E. Hukum nasional

38. Kepolisisan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh wewenang kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat adalah…
A. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
B. Memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
C. Memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
D. Melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
E. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penangkapan

39. Seorang oknum pimpinan polisi melakukan pembunuhan terhadap bawahannya, maka pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan masalahnya ialah…
A. Peradilan Agama
B. Peradilan Militer
C. Peradilan Umum
D. Pengadilan Tinggi
E. Pengadilan Negeri

40. Perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina mengenai dwi kewarganegaraan merupakan sumber hukum yang biasa disebut…
A. Traktat
B. Yurisprudensi
C. Undang-undang
D. Kebiasaan
E. Tertulis

41. Hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, disebut hukum…
A. Negara
B. Privat
C. Tata Negara
D. Administrasi Negara
E. Pidana

42. Seorang yang telah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian jual beli yang telah disepakati, kasus tersebut masuk pada ranah hukum...
A. Hukum perniagaan
B. Hukum material
C. Hukum formal
D. Hukum perdata
E. Hukum privat

43. Negara melalui peradilan memberi jaminan keadilan pada masyarakatnya, yang menjadi dasar hukum pertama terbentuknya lembaga - lembaga peradilan nasional adalah...
A. Pancasila sila keempat
B. Pancasila sila kelima
C. UUD NRI 1945 Pasal 24
D. UUD NRI 1945 Pasal 25
E. UU RI Nomor 3 tahun 1997

44. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
3) diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4) Memutus pembubaran partai politik.
5) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pernyataan di atas merupakan wewenang peradilan yaitu ....
A. Peradilan umum
B. Peradilan agama
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Militer

45. JEPARA- Angka perceraian di Jepara termasuk tinggi di Jawa Tengah. Kenyataan ini tentu saja sangat mengagetkan dan menyedihkan. Namun apa boleh buat, memang hal itulah yang terjadi di Jepara. Sepanjang tahun 2021 hingga tanggal 23 Desember tercatat 2.700 pasangan suami istri di Kabupate Jepara diputus cerai, di samping itu sampai tanggal yang sama masih tercatat sisa perkara sebanyak 218 perkara. Adapun perkara - perkara yang menyangkut soal perceraian, talak, rujuk, waris dll diselesaikan pada peradilan…
A. Peradilan umum/negeri
B. Peradilan adat
C. Peradilan agama
D.Tata usaha negara
E. Peradilan umum/tinggi

 
46. Setiap orang wajib tunduk dan taat untuk menerima akibat-akibat pelanggaran hukum tanpa kecuali, apabila seseorang dinyatakan bersalah setelah diputuskan oleh pihak peradilan. Hal ini berarti hukum.mempunyai sifat ....
A. Universal
B. Sanksi
C. Adil dan benar
D. Sifat tegas dan nyata
E. Memaksa

47. Tuan Zidal melakukan kesalahan sehingga ia tidak diperbolehkan menggunakan hak pelihannya untuk pemilu. Dari contoh di atas maka hukuman yang dijatuhkan pada Zidal termasuk…
A. Perampasan barang-barang tertentu
B. Pengumuman keputusan hakim
C. Pencabutan hak-hak tertentu
D. Pidana penjara
E. Pidana denda

48. Dalam merekrut pegawai negeri sipil oknum Pejabat memilih merekrut orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengannya atau orang-orang yang ia kenal, bukan karena kompetensinya. Maka tindakan oknum pejabat disebut melakukan tidankan....
A. Korupsi
B. Kolusi
C. Nepotisme
D. Adil
E. Curang

49. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum dilingkungan keluarga adalah…
A. Setiap keluarga memiliki kartu keluarga (KK)
B. Selalu memelihara ketertiban, keamanan lingkungan
C. Gotong royong untuk kerja bakti
D. Membuang sampah pada tempatnya
E. Pulang larut malam

50. Perhatikan contoh sikap di bawah ini.
1) Melaksanakan siskampling dengan penuh tanggungjawab
2) Menjaga nama baik keluarga dalam masyarakat.
3) Bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.
4) Menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.
5) Menaati dan mematuhi peraturan yang telah dibuatnya sendiri.

Kesadaran hukum di lingkungan masyarakat atau perilaku yang mencerminkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan...
A. 1), 2) dan 3)
B. 1), 3) dan 4)
C. 2), 3) dan 4)
D. 2), 3) dan 5)
E. 3), 4) dan 5)

Kunci jawaban ada di kolom Komentar....

Soal Latihan PAS Ganjil PPKN Kelas X. kur 2013

Cobalah mengerjakan latihan soal PPKN Kelas X ini dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri menghadapi Ujian Semester Ganjil.

1. Pembagian kekuasaan menurut John Locke terdiri dari tiga kekuasaan yaitu...

a. Legislatif, eksekutif, federatif

b. Legislatif, eksekutif, yidikatif

c. Eksekutif, federatif, yudikatif

d. Legislatif, federatif, yudikatif
e. Yudikatif, eksekutif, legislatif

2. Kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah kekuasaan ....

a. Legislatif

b. Konstitutif

c. Eksaminatif

d. Yudikatif
e. Moneter

3. Perieode kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan wakil presiden KH. Ma’ruf Amin Tahun 2019-2024 terdapat kementerian agama yang saat ini dipegang oleh ....

a. Nadim Anwar Makarim

b. Yaqut Cholil Qoumas

c. Luhut Binsar Panjaitan

d. Sahrul Yasin Limpo
e. Muhammad Tito Karnafian

4. Kementerian kesehatan baru baru ini mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan peredaran obat cair dan sirup. Terkait hal tersebut kementerian kesehatan bekerja sama dengan lembaga pemerintah non kementerian salah satunya adalah...

a. ANRI

b. BMKG

c. BKPN

d. BPOM
e. Bakosurtanal

5. Nilai praksis sebagai nilai-nilai pancasila yang diwujudkan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari dan diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, organisasi sosial dan politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan maupun warga negara secara individu. Yang termasuk dalam pengamalan nilai praksis sila pertama adalah ....

a. Gotong royong

b. Cinta tanah air

c. Beribadah sesuai agamanya

d. Musyawarah mufakat
e. Tidak membeda-bedakan teman

6. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan sebagai landasan seluruh nilai dalam falsafah negara merupakan dimensi....
a. Dimensi spiritual
b. Dimensi kultural
c. Dimensi institusional
d. Dimensi sosial
e. Dimensi ideal

7. Zona landas kontinen adalah wilayah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman...
a. 12 mil
b. 12 m
c. 200 mil
d. 200 m
e. 24 mil

8. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki batas negara baik didaratan maupun di lautan di sebelah Selatan Indonesia berbatasan dengan negara...
a. Malaysia
b. Philipina
c. Timur Leste
d. Thailand
e. Pulau Nicobar

9. Alexander lahir di negara X akan tetapi orang tuanya berkewarganegaraan Y. Alexander pun tetap berkewarganegaraan Y sesuai kewarganegaraan orang tuanya ilustrasi tersebut merupakan contoh dari asas....

a. Ius Soli
b. Ius Sanguinis
c. Ius Communis
d. Ius Nullius
e. Ius Stateless

10. Jonatan seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Asutralia. Ia kemudian menikah dengan seorang warga negara Australia bernama Fransisca. Walaupun mereka sudah menikah namun keduanya tetap mempertahankan kewarganegaraaanya masing-masing. Hal tersebut merupakan contoh asas pewarganegaraan berdasarkan perkawinan yaitu....
a. Asas persamaan derajat
b. Asas kesatuan hukum
c. Asas ius soli
d. Asas ius sanguinis
e. Asas kewarganegaraan tunggal

11. Sebagai negara yang beragam, Indonesia memiliki banyak sekali agama. hal tersebut tentunya dapat memicu gesekan di masyarakat sehingga menimbulkan konflik. Sikap yang harus kita hindari untuk menjaga kerukunan antar umat beragama adalah
a. Saling menghargai antar umat beragama
b. Menghormati pemeluk agama lain
c. Tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah
d. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing
e. Memaksakan keyakinannya pada orang lain

12. Negara Indonesia menjunjung tinggi semua agama yang diakui di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan …
a. Memberikan batasan-batasan yang ketat terhadap penyebaran agama
b. Negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti pelajaran agama lain di sekolah
c. Negara mengembangkan toleransi dengan saling beribadah di tempat ibadag agama yang lain
d. Negara memperindah tempat-tempat ibadah
e. Negara melindungi dan menjamin para pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya

13. Gangguan terhadap keutuhan negara indonesia dapat terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Berikut yang termasuk gangguan dari luar negeri adalah...
a. Gerakan separatis
b. Penyelundupan barang
c. Kerusuhan
d. Pertikaian antar kelompok
e. Tawuran

14. Berikut merupakan wujud partisipasi dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan demi keutuhan NKRI di lingkungan sekolah adalah...
a. Membayar pajak
b. Menjadi sukarelawan korban bencana alam
c. Mengikuti pendidikan bela negara
d. Bersikap rukun pada semua teman
e. Menjadi anggota TNI

15. Ibu Kota Negara Indonesia akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di pulau Kalimantan, sebagaimana tertuang dalam UU IKN yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Januari 2022. UU IKN disahkan oleh DPR sebagai salah satu lembaga suprastruktur politik dalam menjalankan fungsinya yaitu....
a. Fungsi Politik
b. Fungsi Anggaran
c. Fungsi Legislasi
d. Fungsi Kontrol
e. Fungsi Pengawasan

16. Suprastruktur politik merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut yang tidak termasuk suprastruktur politik adalah....
a. DPR
b. MA
c. KY
d. BPK
e. HIPMI

17. Salah satu dampak perang antara Ukraina dan Rusia adalah melambungnya harga minyak dunia yang mempengaruhi harga minyak di dalam negeri, hal ini mengakibatkan pemerintah Indonesia menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu banyak penolakan atau demonstrasi dari masyarakat umum, mahasiswa, buruh, ojol dll. Demonstrasi tersebut merupakan insftastruktur politik yaitu....
a. Kelompok kepentingan anomik
b. Kelompok kepentingan non asosialional
c. Kelompok kepentingan asosialional
d. Kelompok kepentingan institusional
e. Kelompok penekan

18. Berikut yang bukan tokoh politik di Indonesia adalah.....
a. Megawati Sukarno Putri
b. Susilo Bambang Yudoyono
c. Jendral TNI Dudung Abdurrahman
d. KH. Abdurrahman Wahid
e. Hamzah Haz

19. Perhatikan ilustrasi gambar berikut.

Ilustrasi gambar tersebut merupakan Insfrastruktur Politik berupa.....
a. Poilitical Party
b. Interest Group
c. Pressure Group
d. Political Communication Media
e. Political Figure

20. Salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah....
a. Membuat undang-undang
b. Menguji undang-undang
c. Mengubah dan menetapkan undang undang dasar
d. Memberhentikan menteri
e. Melantik menteri

21. Sebagai lembaga negara DPR memiliki tugas, wewenang, dan haknya. Berikut yang merupakan hak DPR untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang adalah...
a. Hak Interpelasi
b. Hak Inisiatif
c. Hak Imunitas
d. Hak Angket
e. Hak Bujet

22. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan atau utusan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi di Indonesia, jumlah anggota DPD setiap provinsi adalah sama yaitu sebanyak.....
a. 1 orang
b. 2 orang
c. 3 orang
d. 4 orang
e. 5 orang

23. Salah satu tugas presiden sebagai kepala pemerintahan adalah
a. Mengangkat dan memberhentikan menteri
b. Menyatakan keadaan bahaya
c. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
d. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara
e. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR

24. Menguji keabsahan peraturan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan salah satu tugas dan wewenang dari lembaga negara yaitu...
a. DPR
b. MPR
c. DPD
d. MK
e. MA

25. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah...
a. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden untuk pemberian grasi dan rehabilitasi
b. Memberikan pertimbangan hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga -lembaga negara
c. Kekuasaan dalam menerima permohonan kasasi
d. Mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan
e. Memutuskan pembubaran partai politik

26. Lembaga yang berwanang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR adalah....
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Komisi Yudisial
d. Presiden
e. Majlis Permusyawaratan Rakyat

27. Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama dibutuhkan tata pengelolaan pemerintah yang baik. Pengelolaan pemerintah yang baik di kenal dengan sebutan..
a. Governance good
b. Gover good nance
c. Nance govergoods
d. Good governance
e. Good reservers

28. Menurut Laode ida, ciri-ciri dan karakteristik tata kelola pemerintah yang baik ada.....
a. 3
b. 4
c. 2
d. 1
e. 5

29. Merealisasikan pemerintah yang profesional dan akuntabel berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik , Lembaga Administrasi Negara merumuskan sembilan asas yang harus diperthatikan berikut ini kecuali...
a. Efektif
b. Efisien
c. Akuntabilitas
d. Kompleksitas
e. Trasparan

30. Dalam tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan struktur pemerintahan adalah meliputi hal-hal berikut kecuali
a. Hubungan pemeritah dan pasar
b. Hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat
c. Hubungan rakyat dan pasar
d. Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif
e. Hubungan antara pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional

31. Kuncoro merupakan seorang calon legislatif dari salah satu partai politik, untuk dapat meraih suara pemilih yang banyak Kuncoro melakukan kampaye ke masyarakat. Kampanye yang dilakukan kuncoro merupakan bentuk partisipasi politik....
a. Nonkonvensional
b. Konvensional
c. Partisipatif
d. Kolektif
e. Efektif

32. Sebagai masyarakat Indonesia harus bersikap positif dalam pengembangan demokrasi pancasila. Berikut ini adalah sikap yang tidak mencerminkan sikap positif dalam pengembangan demokrasi pancasila adalah...
a. Menggunakan hal pilih dalam pemilu
b. Melaksanakan musyawarah mufakat
c. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku
d. Melakukan golput pada setiap pemilu
e. Ikut melaksanakan pemilu yang LUBERJURDIL

33. Berikut merupakan contoh partisipasi politik di sekolah adalah ...
a. Mengikuti ekstrakurikuler pramuka
b. Memilih Ketua OSIS
c. Aktif dalam kegiatan belajar mengajar
d. Menjaga kebersihan lingkungan
e. Sopan santun kepada guru

34. Perhatikan keterangan berikut :

1. Pendidikan politik
2. Kesadaran politik
3. Sosialisasi politik
4. Ekosistem politik
5. Manajemen politik
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah nomor...
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 5
c. 3, 4, 5
d. 2, 3, 5
e. 2, 3, 4

35. Secara etimologi desentralisasi memiliki makna....
a. Melepaskan diri dari pusat
b. Melepaskan diri dari pemerintah
c. Berpisah dari pusat
d. Berdiri sendiri
e. Menjalankan pemerintahan

36. Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah...
a. UU No 16 Tahun 2005
b. UU No 12 Tahun 2006
c. UU No 9 Tahun 2015
d. UU No 5 Tahun 2013
e. UU No 23 Tahun 2010

37. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkukuh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu....
a. Prinsip penyebaran
b. Prinsip keserasian
c. Prinsip pemberdayaan
d. Prinsip kesatuan
e. Prinsip riil dan tanggung jawab

38. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Pengembangan kehidupan demokrasi
2. Mendorong terwujudnya pemerintah daerah yang otoriter
3. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
4. Keadilan dan pemerataan
5. Mensejahterakan pemerintah daerah
Tujuan otonomi daerah ditunjukan nomor......
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 1, 3, 5
d. 2, 4, 5
e. 3, 4, 5

39. Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat memiliki tiga fungsi yaitu
a. Fungsi pelayanan, Pengaturan dan Pengelolaan
b. Fungsi pelayanan, Pengaturan, dan Pemberdayaan
c. Fungsi pelayanan, Pengaturan, dan Pengawasan
d. Fungsi pelayanan, Pengawasan, dan Pemberdayaan
e. Fungsi Pengaturan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan

40. Berikut ini merupakan hal yang tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah...
a. Penanganan bidang kesehatan
b. Penanggulangan masalah sosial
c. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
d. Penyelenggaraan pendidikan
e. Pengendaliyan kebijakan fiskal

41. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Daerah khusus ibu kota Jakarta
2. Daerah Istimewa Jogjakarta
3. Provinsi Maluku Utara
4. Provinsi Aceh
5. Daerah ekonomi khusus Labuan Bajo
6. Otonomi khusus Papua
Daerah yang memiliki otonomi khusus ditunjukkan nomor...
a. 1, 2, 3, 5
b. 1, 3, 4, 5
c. 1, 2, 4, 6
d. 2, 3, 5, 6
e. 3, 4, 5, 6

42. Salah satu dari perangkat daerah kabupaten / kota adalah desa / kelurahan yang dipegang oleh kepala desa / lurah. Jabatan lurah diangkat oleh bupati / walikota sedangkan kepala desa dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Kepala Desa bertangngung jawab kepada...
a. DPRD
b. Sekretariat Daerah
c. Camat
d. Bupati / Wali Kota
e. Kepala Dinas

43. Salah satu fungsi dari DPRD provinsi adalah menjalankan fungsi legislasi yaitu.....
a. Menyusun APBD bersama gubernur
b. Membuat undang – undang bersma gubernur
c. Mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan gubernur beserta aparatnya
d. Membuat peraturan daerah provinsi bersama gubernur
e. Mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh bupati wali kota diseluruh provinsi

44. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepala daerah, dan wakil kepala daerah di pilih dalam suatu pasang calon yang dilaksanakan secara demokrasi dan harus memperoleh suara lebih dari...
a. 25% suara sah
b. 40 % suara sah
c. 50 % suara sah
d. 70 % suara sah
e. 85 % suara sah

45. Perhatikan pernyataan berikut
1. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
2. Mengedepankan kepentingan kepala daerah dan jajarannya
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
4. Tidak bertentangan dengan kebutuhan DPRD
Dalam pembuatan peraturan daerah harus mengedepankan hal-hal yang ditunjukan nomor....
a. 1, 2
b. 1, 3
c. 2, 3
d. 2, 4
e. 3, 4

46. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggara pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang melaksanakannya merupakan maksud dari....
a. Sentralisasi
b. Desentalisasi
c. Otonomi daerah
d. Desentrasi teritorial
e. Medebewind

47. Daerah diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga lembaga yang di sesuaikan dengan kebutuhan daerah peraturan pemerintah nomor....
a. 84 Tahun 2000
b. 48 Tahun 2000
c. 26 Tahun 2004
d. 15 Tahun 2005
e. 23 Tahun 2014

48. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlangsung dalam beberapa bidang yaitu....
a. Bidang keuangan, pelayanan umum, dan infrastruktur
b. Bidang keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumberdaya alam
c. Bidang pelayanan umum, kesejahteraan dan sumberdaya alam
d. Bidang pelayanan umum, kesejahteraan, dan infrastruktur
e. Bidang kesejahteraan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumberdaya alam

49. Perhatikan hal-hal berikut!
1. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah
2. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal
3. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenanangan daerah
4. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya
5.memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum

 
Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pelayanan umum ditunjukkan pada nomor...
a. 1, 3, 4
b. 1, 2, 3
c. 2, 3, 5
d. 1, 2, 4
e. 2, 3, 4

50. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah termasuk tugas hubungan dalam bidang...
a. bidang pelayanan umum
b. bidang keuangan
c. sumber daya alam
d. bidang insfrastruktur
e. bidang administrasi

Kunci jawaban ada di kolom Komentar....

RATU KALINYAMAT PAHLAWAN NASIONAL

Sejarah Singkat

Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, puteri Sultan Trenggono, raja Demak (1521-1546). Pada usia remaja ia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat.

Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Win-tang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Ia terdampar di pantai Jepara, dan kemudian berguru pada Sunan Kudus.

Versi lain mengatakan, Win-tang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putera Sultan Mughayat Syah raja Aceh (1514-1528). Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Tjie Hwio Gwan. Nama Win-tang adalah ejaan Jawa untuk Tjie Bin Thang, yaitu nama baru Toyib.

Win-tang dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Jawa. Di sana Win-tang mendirikan desa Kalinyamat yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Ia berhasil menikahi Retna Kencana putri Sultan Demak, sehingga istrinya itu kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Sejak itu, Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh gelar Pangeran Hadiri. Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara. Tjie Hwio Gwan, sang ayah angkat, dijadikan patih bergelar Sungging Badar Duwung, yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara.

Kiprah kepahlawanan
Jepara sempat berada dalam kondisi yang terbengkelai seusai peperangan dengan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat memulihkan keadaan Jepara dengan konsolidasi di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan sang ratu, Jepara mengalami kemajuan pesat di bidang perdagangan. Ia menjalin hubungan baik dengan pedagang-pedagang di kota-kota pelabuhan seperti Cirebon, Banten, Demak, dan Tuban. Jepara juga menjalin hubungan kerja sama dengan pasar internasional Malaka. Letak geografis Jepara menjadikan daerah tersebut sebagai titik pertemuan antara perdagangan dunia daratan (Pati, Jepara, Juana, dan Rembang) dan dunia lautan yang terdiri dari jalur perdagangan daerah sekitar pelabuhan dan seberang laut. 

Dengan kondisi maritim Jepara yang kuat, Ratu Kalinyamat memiliki pengaruh yang besar di Pulau Jawa. Salah satu bukti tersohornya Ratu Kalinyamat adalah permintaan Raja Johor untuk ikur mengusir Portugis dari Malaka pada abad ke-16. Ratu Kalinyamat kemudian mengirimkan 200 kapal armada, 40 di antaranya berasal dari Jepara. Satu kapal berisi empat-lima ribu perajurit dan dipimpin oleh seorang Sang Adipati.

Topo wudo
Saat terjadi kisruh perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak, Ratu Kalinyamat sangat ingin mengalahkan Arya Penangsang yang telah membunuh ayah, saudara, dan suaminya. Salah satu cara yang dilakukan Ratu Kalinyamat adalah dengan melakukan Topo Wudo di gunug Danaraja. Dalam Babad Tanah Jawi, disebutkan ia mertapa wewuda wonten ing redi Danaraja. Tindakan ini ia lakukan untuk memohon keadilan Tuhan dan memiliki sesanti bahwa ia baru akan turun dan menyudahi pertapaannya jika Arya Penangsang telah terbunuh. Namun, Topo Wudo tidak dapat dimaknai secara harfiah saja. Wudo dalam bahasa Jawa berarti telanjang. 

Dalam Ratu Kalinyamat Sejarah atau Mitos (2019) Sulistiyanto mengungkapkan bahwa sangat tidak mungkin dalam budaya Jawa yang lekat dengan nilai moralitas, seorang ratu tidak mengenakan busana. Topo Wudo adalah simbol yang berarti sang ratu melakukan proses penyucian diri dengan meninggalkan keduniawian, perhiasan dan atribut seorang ratu, serta gemerlap istana dengan menjadi seorang pertapa. Topo Wudo adalah pasemon (bahasa pelambang) yang menjadi kebiasaan orang Jawa dalam mengemukakan sesuatu. Ratu Kalinyamat diperkirakan meninggal dunia pada tahun 1579. Sosoknya menunjukkan bahwa seorang perempuan juga mampu memimpin hingga mengantarkan wilayah kekuasaannya kepada masa kejayaan. Tak ayal, gelar Pahlawan Nasional tentu pantas disematkan pada sosok perempuan pemimpin Jepara ini.

Gelar pahlawan
Ratu Kalinyamat, pahlawan asal Jepara resmi bergelar pahlawan nasional. Penganugerahan gelar tersebut diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara, Jumat (10/11/2023).

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 115-TK-TH-2023 Tanggal 6 November 2023, tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang menyatakan Ratu Kalinyamat diberikan gelar pahlawan nasional, sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa.

Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, mengungkapkan rasa bangganya atas penobatan Ratu Kalinyamat sebagai pahalwan nasional. “Akhirnya peran Ratu Kalinyamat dalam melawan kolonialisme diakui oleh pemerintah pusat. Ini tentu sangat membanggakan Jepara dan sekaligus menjadi motivasi yang bernilai bagi masyarakat dalam membangun Jepara,” ujar Edy.

Menurutnya, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat yang menjadi pemimpin Jepara pada 1549-1579 semakin meneguhkan posisi dan peran Jepara dalam pembangunan bangsa ini.


Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Kalinyamat

 https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ratu-kalinyamat-asal-jepara-ditetapkan-sebagai-pahlawan-nasional/
https://www.nu.or.id/nasional/profil-ratu-kalinyamat-pahlawan-nasional-asal-jepara-qDFCz

Memahami makna Politik Santun

Politik (serapan dari bahasa Belanda: politiek) adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Ini dapat digunakan secara positif dalam konteks solusi politik yang berkompromi dan tanpa kekerasan, atau secara diskriptif sebagai seni atau ilmu pemerintahan, tetapi juga sering membawa konotasi negatif. Konsep setelah didefinisikan dalam berbagai cara, dan pendekatan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar tentang apakah itu harus digunakan secara luas atau terbatas, secara empiris atau normatif, dan apakah konflik atau kerjasama lebih penting untuk itu.

Politik adalah suatu proses atau aktivitas yang melibatkan pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan distribusi kekuasaan di dalam suatu masyarakat atau negara. Ini adalah cara di mana masyarakat mengatur diri mereka sendiri dan mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam pengertian politik:

1. Pengambilan Keputusan: Politik melibatkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan, sumber daya, dan hak-hak didistribusikan di dalam masyarakat. Keputusan politik dapat berkaitan dengan peraturan, undang-undang, kebijakan, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan masyarakat.

2. Kekuasaan: Politik juga berkaitan dengan pengendalian dan distribusi kekuasaan. Kekuasaan politik bisa dimiliki oleh pemerintah, institusi politik, atau kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat. Politik seringkali melibatkan persaingan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

3. Interaksi Sosial: Politik melibatkan interaksi sosial antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga politik. Ini melibatkan negosiasi, perdebatan, kampanye politik, pemilihan, dan berbagai bentuk komunikasi dan interaksi lainnya.

4. Tujuan Bersama: Politik seringkali bertujuan untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan umum dalam masyarakat. Ini bisa termasuk pembangunan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, keadilan, dan sebagainya.

5. Sistem Politik: Sistem politik adalah kerangka kerja atau struktur yang mengatur bagaimana politik dijalankan dalam suatu negara atau masyarakat. Ini mencakup konstitusi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, pemilihan umum, dan hukum yang mengatur politik.

Politik dapat mencakup banyak aspek, mulai dari tingkat lokal hingga internasional, dan melibatkan berbagai isu, ideologi, dan konflik. Ini adalah bidang yang kompleks dan penting dalam kehidupan masyarakat, karena kebijakan dan keputusan politik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

"Poltik santun" adalah istilah yang mengacu pada praktik politik yang berlandaskan pada etika, sopan santun, dan perilaku yang baik. Dalam konteks politik, "santun" mengacu pada sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti hormat-menghormati, kesopanan, dan tata krama dalam berinteraksi dengan sesama politisi, pemilih, dan masyarakat umum.

Politik santun seringkali dikontraskan dengan politik yang kasar, kotor, atau berkonflik. Dalam politik santun, para pemimpin dan partai politik diharapkan untuk berbicara dan berperilaku dengan hormat terhadap lawan politik, menghindari retorika yang provokatif atau memicu konflik, dan memprioritaskan dialog dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan dari politik santun adalah menciptakan lingkungan politik yang lebih damai, produktif, dan berkelanjutan. Dengan berkomitmen pada pola perilaku yang lebih etis dan santun, diharapkan bahwa keputusan politik dan pengambilan kebijakan akan lebih berfokus pada kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan, daripada konflik dan pertikaian yang tak produktif.

Namun, penting untuk diingat bahwa politik santun bisa menjadi topik yang subjektif dan tergantung pada budaya, nilai, dan pandangan politik masing-masing individu. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa politik santun adalah hal yang sangat penting, sementara yang lain mungkin lebih memilih pendekatan politik yang lebih tajam atau kontroversial.

Thoyyibin, S.Pd.

Sebagian di kutip dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Politik

SANTRI DAN HARI SANTRI NASIONAL

Santri

Santri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang mengikuti pendidikan dan pelatihan agama Islam di pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang menawarkan pendidikan agama, budaya, dan nilai-nilai Islam kepada santri. Pesantren biasanya dikelola oleh seorang guru besar yang disebut "kyai" atau "ustadz" dan seringkali terletak di lingkungan pedesaan.

Beberapa informasi penting tentang santri dan pesantren adalah sebagai berikut:

   1. Pendidikan Agama: Santri mengikuti program pendidikan agama Islam di pesantren. Mereka mempelajari Al-Quran, hadis, fiqih (hukum Islam), aqidah (keyakinan), tafsir (penafsiran Al-Quran), dan berbagai aspek kehidupan Islam lainnya.

2.  Kehidupan di Pesantren: Santri tinggal dan belajar di pesantren. Mereka mengikuti aturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh kyai atau ustadz pesantren. Kehidupan di pesantren juga mencakup kegiatan seperti pengajian, shalat berjamaah, makan bersama, dan kegiatan sosial lainnya.

3.   Tradisi dan Kebudayaan: Pesantren memiliki budaya dan tradisi tersendiri yang dapat bervariasi dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Hal ini mencakup bahasa, pakaian, tarian, musik, dan perayaan keagamaan yang khas.

4.   Peran dalam Masyarakat: Santri memiliki peran penting dalam masyarakat. Mereka sering dilihat sebagai pemelihara dan penjaga nilai-nilai agama Islam serta memiliki peran dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat. Banyak tokoh agama dan pemimpin masyarakat Indonesia berasal dari latar belakang santri.

5.  Peringatan Hari Santri Nasional: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Hari Santri Nasional adalah momen untuk menghormati dan mengakui peran santri dalam masyarakat. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengingat peristiwa sejarah penting yang melibatkan santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Santri dan pesantren adalah bagian integral dari kehidupan dan budaya Indonesia, dan mereka berkontribusi dalam melestarikan dan menyebarkan Islam, serta memainkan peran penting dalam pendidikan dan pembangunan masyarakat.

Hari Santri Nasional

Hari Santri Nasional (HSN) jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Peringatan ini, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan para ulama. Tanggal 22 Oktober merujuk pada satu peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh Pahlawan Nasional KH. Hasjim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara Sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan. Sekutu ini maksudnya adalah Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang. Di belakang tentara Inggris, rupanya ada pasukan Belanda yang ikut membonceng.

Aspek lain yang melatarbelakangi penetapan HSN ini adalah pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI. Ini sekaligus merevisi beberapa catatan sejarah nasional, terutama yang ditulis pada masa Orde Baru, yang hampir tidak pernah menyebut peran ulama dan kaum santri.

Hari Santri Nasional adalah hari yang ditetapkan untuk memperingati peran penting santri (peserta pendidikan di pesantren) dalam pembangunan Indonesia, khususnya dalam pemeliharaan dan penyebaran agama Islam. Hari Santri Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Oktober.

Memaknai Hari Santri
Berikut beberapa makna dan tujuan dari Hari Santri Nasional:

1. Menghormati Peran Santri: Hari Santri Nasional adalah kesempatan untuk menghormati dan mengakui kontribusi yang besar dari santri dalam melestarikan nilai-nilai agama Islam dan kearifan lokal. Santri memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam dan pemahaman agama yang lebih mendalam.

2.  Memperingati Peristiwa Sejarah: Tanggal 22 Oktober dipilih sebagai Hari Santri Nasional untuk memperingati peristiwa heroik pada tahun 1945 ketika para santri dari berbagai pesantren berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah.

3.  Mendorong Pendidikan Agama: Hari Santri Nasional juga bertujuan untuk mendorong pentingnya pendidikan agama dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi muda.

4. Meningkatkan Kesadaran Nasionalisme: Peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan santri dan masyarakat umum. Santri diajarkan untuk mencintai bangsa dan negara serta berperan aktif dalam pembangunan Indonesia.

5. Merayakan Keanekaragaman Budaya: Hari Santri Nasional juga menjadi kesempatan untuk merayakan keanekaragaman budaya dan tradisi pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Setiap pesantren memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda-beda.

Peringatan Hari Santri Nasional biasanya diisi dengan berbagai acara, seperti kuliah umum, diskusi, pertunjukan seni, serta kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan nilai-nilai agama. Selain itu, santri dari berbagai pesantren juga turut serta dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial sebagai bentuk kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat dan negara.

  

Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Santri_Nasional

foto : Santri Majlis Ta'lim Darul Hikmah Jerukwangi Bangsri 

Materi ppt: Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum

Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang  Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

 Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kalian, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.Tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakkan hukum dilaksanakan. Proses penegakkan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakkan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakkan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.

 Pentingnya Perlindungan dan Penegakkan Hukum

Apa yang kalian rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang kalian rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan meskipun kesalahan yang fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik kalian akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan bahkan ketertiban pun tidak akan dapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakkan hukum dilaksanakan.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakkan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlindungan dan penegakkan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

        a) Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga Negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik  oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b) Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara.  Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

 c)      Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwjud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2002) sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:

a.    Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

b.    Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

 c.  Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

 d.   Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas`tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

 e.    Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Nah, hal-hal diataslah yang semakin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakkan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara.

Dowload dalam bentuk Powerpoint DISINI

        Sumber: Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli (rev. 2018). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XII. edisi revisi Jakarta, Kemendikbud.

 

 

 

BATIK SEBAGAI BUDAYA NASIONAL

Batik, merupakan sebuah warisan budaya Indonesia yang sangat berharga, juga memiliki hubungan erat dengan perayaan Hari Batik Nasional, yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 2 Oktober di Indonesia. Seperti peringatan-peringatan lainnya, Hari Batik Nasional memiliki cerita dan latar belakang yang menarik. Hari ini terkait dengan pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2009. Untuk lebih memahami sejarah di balik Hari Batik Nasional, mari kita telusuri asal-usulnya.

Sejarah Batik Indonesia

Presiden Soeharto pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional ketika ia menghadiri konferensi PBB. Pada tanggal 4 September 2008, pemerintah Indonesia dan komunitas batik mengajukan batik Indonesia untuk mendapatkan status Warisan Budaya Tak Benda (ICH) melalui kantor UNESCO di Jakarta, yang diwakili oleh kantor Menko Kesejahteraan Rakyat. Upaya tersebut kemudian berhasil di bawah pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 9 Januari 2009, pengajuan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi UNESCO resmi diterima. Pengukuhan batik ini kemudian terjadi pada sidang keempat Komite Antar-Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober 2009. Dalam sidang tersebut, batik secara resmi diakui sebagai Warisan Kemanusiaan Karya Agung Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO. Sebelumnya, UNESCO juga telah mengakui keris dan wayang sebagai bagian dari Warisan Kemanusiaan Karya Agung Budaya Lisan dan Nonbendawi.

Badan PBB untuk kebudayaan atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (UNESCO) kemudian menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity)

Pemerintah Indonesia menerbitkan Kepres No 33 Tahun 2009 yang menetapan hari Batik Nasional juga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batikIndonesia. Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Hadi Prabowo menandatangani Surat Edaran Nomor 003.3/10132/SJ tentang Pemakaian Baju Batik dalam Rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2019. Berdasarkan surat edaran tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menggunakan baju batik pada Rabu (2/10/2019).

Peringati Hari Batik

Hari Batik Nasional adalah momen yang bisa dirayakan oleh semua warga Indonesia, dan ada berbagai cara untuk merayakannya. Salah satunya adalah dengan belajar tentang berbagai jenis batik di Indonesia, memahami makna yang terkandung dalam setiap motif batik, serta menyebarkan informasi tentang batik kepada orang lain. Selain itu, cara lain untuk memperingati hari ini adalah dengan mengikuti program pembelajaran cara membuat batik atau berpakaian dengan batik. Pengguna media sosial juga bisa berpartisipasi dengan mengenakan twibbon khusus sebagai ungkapan selamat Hari Batik Nasional.

Namun yang paling penting adalah memahami bahwa Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat indah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghargai dan mempublikasikan keindahan batik ini agar bisa melestarikannya sebagai bagian integral dari budaya Indonesia.

Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Batik_Nasional
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/651901cf26e5b/sejarah-hari-batik-nasional-dan-cara-memperingatinya